www.gunadarma.ac.id

  • RSS
  • Skype
  • Facebook
  • Yahoo

Twitter

AKUNTANSI KOMPARATIF NEGARA BELANDA DAN ITALIA

Author Unknown - -
Home » AKUNTANSI KOMPARATIF NEGARA BELANDA DAN ITALIA

Akuntansi komparatif adalah akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan prinsip akuntansi antar negara yang berbeda dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan bidang akuntansi lainnya. Pengetahuan khusus tentang akuntansi dalam sebuah negara diperlukan untuk menganalisis laporan keuangan negara tersebut. Di sini akan membahas akuntansi komparatif Eropa dan akuntansi komparatif Amerika dan Asia.

SISTEM AKUNTANSI BELANDA

Akuntansi Belanda memberikan beberapa paradoks yang menarik, yaitu:

·   Belanda memiliki undang-undang akuntansi dan persyaratan laporan keuangan yang cukup bebas tapi standar praktik yang tinggi.
·  Belanda merupakan sebuah negara hukum, namun akuntansinya diorientasikan ke arah kewajaran penyajian. Laporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan dua aktivitas yang terpisah dan orientasi kewajaran dikembangkan tanpa adanya pengaruh kuat dari bursa saham.
·   Akuntansi di Belanda dianggap sebagai sebuah cabang ekonomi bisnis, akibatnya banyak pemikiran ekonomi yang dicurahkan untuk topik-topik akuntansi dan khususnya pada pengukuran akuntansi. Serta akuntan profesional sangat dihormati dan memiliki pengaruh besar.
·     Akuntan Belanda juga mau menerima pemikiran asing. Belanda merupakan penyokong awal dari standar internasional untuk akuntansi dan laporan keuangan, dan laporan IASB menerima perhatian besar dalam menentukan praktik yang dapat diterima. Belanda juga merupakan rumah bagi beberapa badan usaha multinasional besar dunia, termasuk Philips, Royal Dutch Shell, dan Unilever. Melalui contoh perusahaan-perusahaan besar multinasional ini telah memengaruhi laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan Belanda lainnya.

©      Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Regulasi akuntansi di Belanda tetap bersifat liberal hingga munculnya Act on Annual Financial Statements pada tahun 1970. Undang-undang tersebut merupakan bagian dari program perubahan yang ekstensif dalam legislasi perusahaan dan sebagian diperkenalkan untuk menggambarkan keselarasan undang-undang perusahaan yang akan datang dalam Uni Eropa. Undang-undang tahun 1970 memperkenalkan audit berdasarkan perintah. Undang-undang tersebut juga menyusun pembentukan Tripartie Accounting Study Group dan melahirkan Enterprise Chamber. Isi ketentuan undang-undang tahun 1970 adalah:
·      Laporan keuangan tahunan harus menunjukkan gambaran yang jelas dari posisi keuangan dan hasil tahun tersebut, dan semua artikelnya harus dikelompokkan dan dijelaskan dengan tepat.
·      Laporan keuangan harus disusun berdasarkan praktik bisnis yang aman.
·      Dasar-dasar untuk penulisan aset dan utang serta untuk menentukan hasil operasi harus diungkapkan.
·      Laporan keuangan harus disusun pada dasar yang konsisten dan pengaruh materiel dari perubahan dalam prinsip-prinsip akuntansi harus diungkapkan dengan tepat.
·      Informasi keuangan yang komperatif untuk periode terdahulu harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan kaki yang menyertainya.
Dutch Accounting Standards Board (DASB) mengeluarkan pedoman pada prinsip-prinsip akuntansi yang terima (tidak terima) secar umum. Dewan ini diisi oleh anggota-anggota dari tiga kelompok yang berbeda, yaitu:
1.      Penyusun laporan keuangan (para pegawai)
2.      Pengguna laporan keuangan (perwakilan serikat dagang dan analis keuangan)
3.      Auditor laporan keuangan

DASB merupakan organisasi swasta yang didanai oleh bantuan dari komunitas bisnis dan profesi audit. Aktivitasnya diatur oleh Foundation for Annual Reporting (FAR). Walaupun pedoman dewan tidak memiliki kekuatan hukum, pedoman tersebut telah lama diikuti oleh sebagian besar perusahaan dan auditor. Sebagai sebuah bantuan dalam menyusun atau merevisi pedoman, DASB menggunakan sebuah kerangka kerja konseptual yang merupakan translasi dari kerangka kerja IASB. Meskipun demikian, satu-satunya aturan akuntansi yang bisa dilaksanakan secara hukum adalah aturan yang ditetapkan dalam keputusan laporan keuangan dan akuntansi dari undang-undang sipil Belanda.

Authority for the Financial Markets (AMF) Belanda mengawaasi operasi bursa saham. Walaupun berada di bawah kekuasaan Menteri Keuangan, AMF merupakan sebuah otoritas administratif yang memiliki otonomi sendiri. Salah satu tanggung jawabnya pada tahun 2006 adalah mengawasi laporan tahunan dan audit dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Financial Reporting Division memastikan laporan yang disimpan dengan AMF telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Audit Firm Oversight Division memastikan standar audit dapat diterapkan diikuti dengan baik.

Enterprise Chamber, sebuah dewan khusus yang berhubungan dengan High Court of Amsterdam, merupakan sebuah keistimewaan khusus dari sistem Belanda dalam melaksanakan kepatuhan persyaratan akuntansi. Setiap pihak (pemegang saham, pegawai, serikat dagang & penuntut umum) yang tertarik dapat menyampaikan keluhan pada majelis ini jika laporan keuangan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Majelis terdiri dari tiga hakim dan dua akuntan berpengalaman, dan tidak ada juri.

Netherlands Institute of Registeraccountants (NivRA), adalah dewan pengatur profesi audit di Belanda yang memiliki 14.000 anggota. Dewan ini bersifat otonomi dalam menyusun standar audit dan undang-undang profesionalnya yang kuat dalam menentukan keadaan hukumnya. Di Belanda ada dua jenis auditor: registeraccountants (RAs, atau anggota lembaga akuntansi) dan akuntan administratif (AAs), namun NivRA mungkin akan terus mendominasi audit dan akuntansi di Belanda.
NivRA berpartisipasi dalam Dutch Accounting Standards Board dan dalam komisi-komisi yang berurusan dengan perubahan undang-undang akuntansi dari undang-undang sipil. Para anggota NivRA tergabung dalam Enterprise Chamber, pengajar akuntansi di universitas terkemuka di Belanda, di IASB dan komite Uni Eropa, OECD, PBB dan International Federation of Accountants.

©      Laporan Keuangan
Kualitas laporan keuangan Belanda sangat tinggi yang menuntut undang-undang harus disimpan di Belanda, namun Inggris, Prancis, dan Jerman dapat memakainya, laporan keuangan harus meliputi hal-hal berikut:
        Neraca
        Laporan laba rugi
        Catatan
        Laporan direktur
        Informasi lain yang sudah ditentukan

Sebuah laporan arus kas dianjurkakan untuk disertakan. Catatan harus menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam evaluasi dan penentuan hasil dan pemikiran dibalik setiap perubahan akuntansi. Laporan direktur membahas posisi keuangan menurut tanggal neraca dan kinerja selama masa keuangan tersebut serta informasi kinerja yang diharapkan selama tahun keuangan yang baru dan komentar-komentar setiap kejadian pasca penyusunan neraca. Informasi lain yang telah ditentukan harus mencakup laporan auditor dan perkiraan keuntungan untuk tahun tersebut.
Laporan keuangan tahunan harus dipresentasikan pada dasar perusahaan induk dan gabungan. Perusahaan-perusahaan kelompok untuk tujuan penggabungan merupakan perusahaan yang membentuk sebuah satuan ekonomi di bawah kendali yang sama. Menurut EU petunjuk, persyaratan laporan berbeda menurut ukuran perusahaannya. Perusahaan kecil dibebaskan dari persyaratan audit dan laporan keuangan gaubungan dapat menyusun sebuah laporan laba rugi singkat dan neraca. Perusahaan menengah harus diaudit, tapi boleh mengeluarkan sebuah laporan laba rugi singkat. Perusahaan-perusahaan Belanda yang terdaftar harus menyusun laporan gabungan IFRS.

©      Pengukuran Akuntansi
Fleksibilitas Belanda terhadap pengukuran akuntansi sangat nyata dalam izin menggunakan nilai lancar untuk aset berwujud seperti persediaan dan aset yang bisa didepresiasi. Ketika nilai lancar digunakan untuk aset-aset tersebut, jumlah laporan laba rugi yang berhubungan, harga pokok penjualan, dan depresiasi juga dinyatakan dalam nilai yang ada.

Nilai lancar bisa berupa nilai pengganti, jumlah nilai yang dapat dipulihkan, atau nilai bersih yang dapat dicapai. Nilai ini diharapkan dapat berlaku secara konsisten, revaluasi perlahan biasanya tidak diperbolehkan. Revaluasi merupakan pengganti kerugian dengan simpanan revaluasi dalam ekuitas pemegang saham. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan nilai lancar harus menyertakan informasi harga perolehan dalam catatannya. Karena perusahaan-perusahaan Belanda memiliki fleksibilitas dalam menerapkan aturan perhitungan, seseorang akan mengira bahwa ada kesempatan untuk memanipulasi penghasilan. Selain itu, ada fleksibilitas dalam penyertaan obligasi masa depan yang mungkin ada. Sebagai contoh, provisi untuk pemeliharaan berkala dan pemeriksaan besar diizinkan.

SISTEM AKUNTANSI PRANCIS
Prancis merupakan penyokong utama dunia dalam kesamaan akuntansi nasional. Mentri Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptable General (undang-undang akuntansi nasional) formal yang pertama pada September 1957. Plan Comptable General berisi:
·   Tujuan dan prinsip aporan dan akuntansi keuangan
·   Definisi aset, utang, ekuitas pemegang saham, pendapatan, dan pengeluaran
·   Aturan-aturan valuasi dan pengakuan
· Daftar akun, persyaratan penggunaannya, dan persyaratan tata buku lainnya yang telah distandarisasi
·   Contoh laporan keuangan dan aturan presentasinya

Akuntansi prancis sangat dipengaruhi oleh Plan Comptable General sehingga kadang-kadang melupakan legislasi komersial (yaitu, Code de Commerce). Catatan atas laporan keuangan diatur oleh  Plan Comptable General (termasuk format dan urutannya), catatan-catatan tersebut disajikan secara sistematis sehingga analisis-analisis keuangan prancis bisa membuat prosedur-prosedur pengembangan rasio keuangan yang terstandarisasi. Laporan keuangan prancis harus melaporkan hal-hal berikut:
1.   Neraca
2.   Laporan laba rugi
3.   Catatan atas laporan keuangan
4.   Laporan direktur
5.   Laporan auditor

Jerman
Iklim akuntansi jerman terus berubah semenjak akhir perang dunia II. Pada masa itu, akuntansi bisnis menekankan daftar akun nasional dan seksional. Commercial Codemenetapkan beragam prinsip tentang “pembukuan yang rapi”, dan audit yang mandiri hampir tidak selamat dari perang.

Sistem penyusunan standar akuntansi Jerman secara umum sama dengan sistem yang digunakan di Inggris dan Amerika Serikat dan sama dengan IASB. Namun penting untuk menekankan bahwa standar GASB merupakan rekomendasi otoriter yang hanya berlaku untuk laporan keuangan gabungan. Standar tersebut tidak membatasi atau mengubah persyaratan HGB. GASB diciptakan untuk mengembangkan susunan standar Jerman yang sesuai dengan standar akuntansi internasional.

Undang-undang Jerman menetapkan persyaratan akuntansi, audit, dan laporan keuangan yang berbeda tergantung pada ukuran perusahaan pada organisasi bisnisnya. Undang-undang menetapkan isi dan format laporan keuangan, yang mencakup hal-hal berikut:  
1.   Neraca
2.   laporan laba rugi
3.   catatan
4.   laporan manajemen
5.   laporan auditor

Sebuah keistimewaan dari sistem laporan keuangan Jerman adalah adanya laporan pribadi dari auditor kepada dewan direktur dan dewan pengawas perusahaan. Laporan ini mengomentari prospek masa depan perusahaan dan khususnya faktor-faktor yang bisa mengancam kelangsungannya.

Republik Ceko
Akuntansi di Republik Ceko telah berganti arah beberapa kali, seiring dengan sejarah politik negaranya. Praktik dan prinsip akuntansinya digambarkan oleh negara-negara berbahasa Jerman di Eropa hingga akhir perang dunia II. Setelah tahun 1989, Ceko bergerak cepat menuju ekonomi berorientasi pasar. pemerintah mengubah susunan hukum dan administrasinya untuk merangsang ekonomi dan menarik investasi asing. Undang-undang perdagangan dan praktik diubah untuk menyesuaikan dengan standar barat. Kendali harga dinaikan. Akuntansi diarahkan ke gaya barat, kali ini menggambarkan prinsip-prinsip yang ditanamkan dalam European Union Directives.

Sesuai dengan persyaratan EU Directives, catatan meliputi penjelasan kebijakan akuntansi dan informasi relevan ain untuk menilai laporan keuangan. Laporan keuangan harus bersifat komparatif, terdiri atas:
1.   Neraca
2.   Akun keuntungan dan kerugian (laporan laba rugi)
3.   Catatan